UNTUK ALOR YANG BERKELANJUTAN, ADIL DAN SEJAHTERA TINJAUAN PEMIKIRAN SINGGIH-EVANOFF TERHADAP KEMUNGKINAN DAMPAK KEBIJAKAN HILIRISASI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TEGUH LAMENTUR TAKALAPETA (2025) UNTUK ALOR YANG BERKELANJUTAN, ADIL DAN SEJAHTERA TINJAUAN PEMIKIRAN SINGGIH-EVANOFF TERHADAP KEMUNGKINAN DAMPAK KEBIJAKAN HILIRISASI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Thesis (S2) thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.

	Text (Tesis Filsafat Keilahian) 50220139_Bab1_Bab5_Daftar Pustaka.pdf Download (3MB)
	Text (Tesis Filsafat Keilahian) 50220139_Bab2-sd-Bab4_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 2 August 2027. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini meneliti realisasi kebijakan hilirisasi industri rumput laut sebagai agenda nasional yang secara regional juga dilakukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur (NTT) No. 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan. Masalah etis-teologis utama yang disoroti dalam realisasinya adalah kurangnya keseimbangan relasi antara aspek keberlanjutan ekologis, keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Dengan memakai penelitian kualitatif, metodologi teologi publik Darragh dan pendekatan teologi publik Singgih, tesis ini berupaya menjawab pertanyaan utama yaitu sejauh mana teori bioregionalisme dan transaksionalisme Evanoff yang direfleksikan Singgih cocok dengan kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi industri rumput laut bagi para petani di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur? Temuan penelitian tesis ini menunjukkan bahwa teori bioregionalisme Evanoff yang direfleksikan Singgih tidak cocok sama sekali dengan kemungkinan dampak kebijakan hilirisasi rumput laut di Alor, NTT. Oleh karena itu, untuk mencapai Alor yang berkelanjutan, adil dan sejahtera, tesis ini menyarankan tiga hal. Pertama, perlunya mendorong penghapusan kebijakan semacam itu dan tidak boleh dibiarkan terjadi lagi di masa depan, sehingga kewenangan kebijakan hilirisasi dikembalikan kepada pemerintah pusat. Kedua, mendorong model budidaya rumput laut yang benar-benar efektif bagi Kabupaten Alor sehingga para petani dapat menghasilkan produk rumput laut yang berkualitas. Ketiga, mendorong kolaborasi bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Alor, pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Pusat, serta berbagai stakeholder untuk mewujudkan hilirisasi industri rumput laut di Kabupaten Alor, sejauh tetap mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut yang menjaga keseimbangan aspek keberlanjutan ekologis, keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.

Actions (login required)

View Item