PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SIAKD) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBD DI PROVINSI PAPUA BARAT” Studi Kasus: Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

ELISABETH SAGRIM (2025) PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SIAKD) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBD DI PROVINSI PAPUA BARAT” Studi Kasus: Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tugas Akhir thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.

	Text (Skripsi Akuntansi) 12180321_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text (Skripsi Akuntansi) 12180321_bab2-sd-bab4_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) terhadap efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Papua Barat. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan data sekunder periode 2018–2022 dari 12 kabupaten/kota. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas APBD (β = 0,885; p < 0,001), sementara transparansi (β= -0,002; p = 0,949) dan pemanfaatan SIAKD (β = -0,170; p = 0,305) tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan APBD, terutama melalui mekanisme audit dan partisipasi publik. Di sisi lain, transparansi yang telah optimal (rata-rata 0,9575) berperan sebagai fondasi bagi akuntabilitas, sedangkan pemanfaatan SIAKD terhambat oleh kesenjangan infrastruktur digital dan multikolinearitas dengan akuntabilitas (r = 0,987). Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem akuntabilitas, integrasi transparansi dalam pelaporan real-time, serta peningkatan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal. Implikasi teoretis penelitian memperkuat peran public accountability dalam konteks daerah terpencil, sementara implikasi praktisnya menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang holistik untuk mengatasi tantangan multikolinearitas dan ketimpangan teknologi.

Actions (login required)

View Item